ASTACITA.COM, Jakarta -Buffer zone atau kawasan penyangga yang memisahkan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, dengan pemukiman warga kini menuai sorotan, karena sudah diusulkan sejak 2009 silam. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 mengakui usulan tersebut juga dibahas di era kepemimpinannya.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi kepada penduduknya yang ada di situ," kata Jokowi saat ditemui mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret 2023.

"Tanah merah-nya ini kan padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," kata dia.

Tanah Merah mengacu pada Jalan Tanah Merah Bawah yang jadi lokasi kebakaran.Jokowi menyebut seharusnya zona ini harusnya menjadi zona air, seperti misalnya dibuat sungai yang memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo.

"Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk," kata dia.

Heru Ungkit Buffer ZoneSebelumnya, kebakaran terjadi di Depo Pertamina pada Jumat malam, pukul 20.11 WIB, 3 Maret 2023. Usulan soal buffer zone ini diungkit Heru saat mengunjungi lokasi kebakaran pada Jumat malam tersebut.Heru menyebut tahun 2009, pemerintah daerah sudah mengusulkan buffer zone selebar 50 meter. Akan tetapi, Heru tak menjelaskan lagi apakah buffer zone ini sudah dibuat, atau hanya dibuat untuk beberapa titik saja.

"Kira-kira begitu, kami kembalikan ke Pertamina," kata Heru usai menggelar rapat darurat di Pos Koramil Koja, Jakarta Utara, Sabtu dini hari, 4 Maret 2023. Heru pernah jadi Wali Kota Jakarta Utara 2014-2015 di era Gubernur DKI Jokowi, lalu berlanjut ke era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Pemerintah Provinsi akan berkerja sama dengan Pertamina untuk melanjutkan rencana pembuatan buffer zone di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.

"Kita bikin kerja sama, lah, sama Pertamina," kata Joko kepada wartawan di Koramil Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023.Namun, eks Kepala BPK Bali itu belum merinci soal pembuatan buffer zone ini.

"Ya, pastinya, semuanya itu, upaya-upaya untuk mengarah yang lebih bagus," ujarnya.

Era Fauzi BowoTahun 2019, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo. Kala itu, Tempo memberitakan bahwa Kawasan Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara dipastikan akan dibersihkan di tahun tersebut. Wilayah tersebut akan dibangun buffer zone Depo Pertamina Plumpang.

"Pemerintah pusat mentargetkan 2009 ini buffer zone selesai dibangun," kata Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.Proses pembangunan dan pembebasan lahan di Tanah Merah, kata Bambang, dilakukan oleh Tim Penataan Depo Plumpang yang duduk sebagai penanggung jawab adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo, dan Wakil Gubernur Prijanto sebagai pelaksana.

"Wali Kota mengerjakan inventarisasi, penyuluhan, dan pembebasan," kata Bambang.Proses pembangunan zona penyangga tersebut, lanjut Bambang, sudah memasuki tahap inventarisasi dan sosialisasi kepada warga. Ia mengakui tahap ini tergolong sulit, khususnya memverifikasi pemilik lahan sebenarnya.

"Bermacam-macam. Ada yang punya sertifikat tanah, agendum, dan lainnya," ujarnya.

IMB Anies DisorotSelain buffer zone, masalah status lahan dan bangunan warga pun jadi sorotan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggungjawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam lalu.Menurut Gilbert, sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak tertentu. Lahan yang terkena kebakaran tadi adalah milik PT Pertamina.

"Lahan milik PT Pertamina ditempati warga akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi IMB, yang jelas bertentangan dengan peraturan," ujar Gilbert dalam keterangannya pada Sabtu, 4 Maret 2023.Gilbert menilai IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI membuat persoalan semakin rumit. Menurut dia, saat itu Anies terkesan lebih mementingkan pemenuhan janji kampanye walau harus menabrak aturan.

"Kesalahan itu tidak sepatutnya berulang.

"Berkaca dari kejadian tersebut, Gilbert penduduk di sekitar Depo P

Artikel Terkait

Jelajahi Berdasarkan Kategori

Artikel Terbaru

Pilihan Editor

Baca Juga

Tetap terdepan dengan berita dan analisis terpercaya dari ASTACITA.